Penanganan sampah Surabaya kembali menjadi sorotan setelah DPRD Kota Surabaya mendorong percepatan pembenahan sistem persampahan dan pengadaan armada baru. Di tengah status Surabaya sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia, persoalan sampah rumah tangga, sampah pasar, hingga residu dari Tempat Pengolahan Sampah (TPS) masih menjadi pekerjaan besar yang belum tuntas. Tekanan terhadap Tempat Pembuangan Akhir Benowo, keterbatasan armada pengangkut, serta kesenjangan antara produksi sampah dan kapasitas pengelolaan membuat penanganan sampah Surabaya berada di titik krusial yang menentukan wajah kota beberapa tahun ke depan.
DPRD Soroti Kesenjangan Layanan dalam Penanganan Sampah Surabaya
Dorongan DPRD Surabaya untuk memperkuat penanganan sampah Surabaya muncul dari serangkaian kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat, dan keluhan warga yang masuk ke anggota dewan. Keluhan itu berkisar dari sampah yang terlambat diangkut, TPS liar yang bermunculan di gang sempit, hingga bau menyengat dari kontainer yang terlalu lama tidak dikosongkan.
Dalam beberapa rapat, anggota DPRD menilai bahwa sistem yang ada sebenarnya sudah memiliki fondasi cukup baik, mulai dari TPS 3R, bank sampah, hingga program pemilahan dari rumah. Namun, implementasinya belum merata. Di sejumlah kecamatan, armada pengangkut masih terbatas, sementara volume sampah terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi.
Dewan menilai, tanpa intervensi serius dan terukur, Surabaya berisiko mengalami penurunan kualitas layanan persampahan. Hal ini bukan hanya soal estetika kota, tetapi juga menyangkut kesehatan masyarakat, kualitas udara, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah kota.
Armada Pengangkut Tua dan Keterbatasan Infrastruktur
Salah satu titik lemah yang paling sering disorot DPRD adalah kondisi armada pengangkut sampah. Banyak truk yang sudah berumur, sering mengalami kerusakan, dan membutuhkan biaya perawatan tinggi. Kondisi ini berdampak langsung pada keterlambatan pengangkutan, terutama di wilayah pinggiran kota.
Di beberapa kelurahan, petugas lapangan mengakui bahwa jadwal pengangkutan sering harus diatur ulang ketika truk masuk bengkel. Akibatnya, kontainer di TPS menumpuk, dan warga terpaksa menaruh sampah di luar bak penampungan. Situasi ini memperbesar potensi munculnya bau, lalat, dan hewan pengerat.
DPRD menilai, pembaruan armada bukan lagi opsi tambahan, melainkan kebutuhan mendesak. Anggaran pengadaan truk dan kendaraan pengangkut skala kecil diusulkan untuk ditingkatkan dalam pembahasan APBD. Skema pengadaan bertahap dinilai realistis, dengan prioritas pada kawasan yang memiliki beban sampah tinggi dan akses jalan yang menantang.
“Kalau armada tidak segera dibenahi, semua konsep pengelolaan sampah yang bagus di atas kertas akan macet di lapangan. Sampah berhenti di TPS, bukan bergerak ke pengolahan.”
Strategi Terintegrasi Penanganan Sampah Surabaya di Tingkat Kota
Di balik dorongan untuk membeli armada baru, DPRD juga menekankan perlunya strategi terintegrasi dalam penanganan sampah Surabaya. Perencanaan tidak boleh berhenti pada urusan mengangkut dan membuang, tetapi harus mencakup seluruh rantai, mulai dari sumber sampah hingga residu akhir.
Strategi ini mencakup penguatan peran kelurahan dan kecamatan sebagai garda terdepan. Tanpa koordinasi yang kuat di tingkat bawah, kebijakan kota sering kali berhenti pada spanduk dan sosialisasi, tanpa berujung pada perubahan perilaku nyata. DPRD meminta agar setiap wilayah memiliki peta produksi sampah, titik rawan penumpukan, dan pola pergerakan armada yang jelas.
Pendekatan terintegrasi ini juga menuntut harmonisasi antara Dinas Lingkungan Hidup, pengelola TPS 3R, pengurus bank sampah, dan pihak swasta yang terlibat dalam daur ulang. Tanpa komunikasi yang baik, banyak potensi pengurangan sampah yang hilang, dan beban terbesar tetap jatuh pada TPA.
Penanganan Sampah Surabaya di Lingkungan Permukiman
Lingkungan permukiman menjadi titik awal sekaligus titik rawan dalam penanganan sampah Surabaya. Pola hidup warga, kebiasaan membuang sampah, dan tingkat kedisiplinan pemilahan sangat mempengaruhi volume sampah yang harus diangkut ke TPS dan TPA.
Di beberapa kawasan, program pemilahan sampah organik dan anorganik sudah berjalan cukup baik. Warga memanfaatkan komposter rumah tangga, sementara sampah plastik dan kertas disalurkan ke bank sampah. Namun di banyak tempat lain, pemilahan masih sebatas slogan. Warga masih mencampur semua jenis sampah dalam satu kantong, membuat proses pengelolaan di hilir menjadi lebih berat dan mahal.
DPRD mendorong penguatan peran RT dan RW, termasuk pemberian insentif bagi wilayah yang berhasil menurunkan volume sampah ke TPS. Insentif bisa berupa fasilitas umum, penghijauan, atau dukungan program lingkungan lain yang dirasakan langsung manfaatnya oleh warga. Pendekatan seperti ini dinilai lebih efektif ketimbang sekadar mengandalkan imbauan.
TPS dan TPS 3R sebagai Titik Kunci Penanganan Sampah Surabaya
Tempat Penampungan Sementara dan TPS 3R memegang peran penting dalam penanganan sampah Surabaya. Di titik inilah sampah dari rumah tangga, pasar, dan fasilitas umum dikumpulkan, dipilah, dan sebagian diolah sebelum diangkut ke TPA.
Masalah muncul ketika kapasitas TPS tidak sebanding dengan volume sampah. Di jam jam sibuk, tumpukan menggunung dan sering kali meluber ke badan jalan. TPS 3R yang seharusnya menjadi titik pengurangan sampah juga belum semuanya berfungsi optimal. Ada yang kekurangan tenaga kerja, ada yang minim peralatan, ada pula yang terkendala lahan.
DPRD menilai, revitalisasi TPS 3R harus menjadi prioritas. Fasilitas pemilahan, mesin pencacah organik, hingga sarana keselamatan kerja petugas perlu dibenahi. Dengan pengelolaan yang baik di TPS 3R, volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan secara signifikan, sekaligus membuka peluang ekonomi sirkular dari hasil daur ulang.
“TPS 3R yang hidup dan produktif bisa menjadi benteng pertama untuk menahan ledakan volume sampah kota. Di titik inilah konsep pengurangan, pemanfaatan ulang, dan daur ulang benar benar diuji.”
Peran Teknologi dalam Penanganan Sampah Surabaya
Selain armada baru, DPRD juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi dalam penanganan sampah Surabaya. Teknologi tidak hanya berarti mesin besar di TPA, tetapi juga sistem informasi yang mampu memetakan dan memantau pergerakan sampah secara real time.
Penggunaan aplikasi untuk melacak armada, mengatur rute paling efisien, dan mencatat keluhan warga dinilai dapat meningkatkan respons cepat terhadap persoalan di lapangan. Dengan data yang akurat, pemerintah kota bisa mengetahui titik mana yang paling sering mengalami penumpukan, jam jam rawan keterlambatan, dan jenis sampah yang dominan.
Di sisi lain, teknologi pengolahan seperti insinerator terkendali, biodigester, maupun perluasan pemanfaatan gas metan di TPA Benowo menjadi bagian dari diskusi yang terus bergulir. DPRD mendorong agar setiap investasi teknologi mempertimbangkan aspek lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan anggaran operasional, agar tidak berhenti sebagai proyek sesaat.
Edukasi Publik dan Kedisiplinan Warga Kota
Sebagus apa pun armada dan sistem, penanganan sampah Surabaya pada akhirnya sangat ditentukan oleh perilaku warganya. Edukasi publik menjadi salah satu titik tekan yang kembali diangkat DPRD dalam berbagai forum pembahasan.
Program sekolah peduli lingkungan, lomba kebersihan kampung, hingga pelibatan komunitas kreatif dinilai perlu diperluas. Namun, edukasi tidak boleh berhenti pada ajakan, melainkan disertai penegakan aturan. Peraturan Daerah tentang kebersihan dan persampahan sudah ada, tetapi implementasi di lapangan masih belum konsisten.
Penindakan terhadap pembuang sampah sembarangan, pelaku pembakaran sampah di lingkungan padat penduduk, dan pembentukan TPS liar harus dilakukan secara tegas, namun tetap mengedepankan pendekatan persuasif awal. DPRD menekankan pentingnya keseimbangan antara edukasi dan penegakan, agar perubahan perilaku dapat bertahan dalam jangka panjang.
Sinergi Pemerintah Kota, DPRD, dan Komunitas Lingkungan
Dorongan DPRD terhadap penguatan penanganan sampah Surabaya bukanlah upaya yang berdiri sendiri. Sinergi dengan Pemerintah Kota Surabaya dan komunitas lingkungan menjadi elemen penting untuk memastikan kebijakan tidak terjebak dalam tumpukan dokumen.
Komunitas pecinta lingkungan, pegiat bank sampah, hingga kelompok pemuda di kampung kampung sudah lama bergerak dengan berbagai inisiatif. Mulai dari gerakan tanpa plastik sekali pakai, pengolahan kompos skala kampung, hingga kreasi kerajinan dari sampah non organik. DPRD melihat gerakan ini sebagai mitra strategis, bukan sekadar pelengkap.
Melalui forum forum dengar pendapat dan kolaborasi program, suara komunitas diharapkan bisa masuk ke ruang perencanaan kebijakan. Dengan begitu, kebijakan penanganan sampah tidak lahir dari atas saja, tetapi juga menjawab kebutuhan dan realitas di lapangan. Sinergi semacam ini diyakini akan membuat sistem persampahan Surabaya lebih tangguh menghadapi tantangan ke depan.
Comment